Tata Cara Sidang Sengketa PILKADA

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) banyak yang menimbulkan sengketa. Ada pihak yang mengatakan penyelenggara PEMILU tidak Netral, Politik Uang, mengerahkan Aparat Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan Calon tertentu. Namun semua itu, harus dibuktikan dan harus terstruktur, sistematis dan masif. Contoh kecurangan-kecurangan itu harus terjadi di beberapa kecamatan dalam satu kabupaten/kota, atau di beberapa kabupaten dalam satu provinsi untuk (Calon Gubernur). Khusus sengketa Pilkada dengan satu pasangan calon ini memiliki karakteristik berbeda sehingga di perlukan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) untuk mengaturnya yang telah ada sejak tahun 2017. Sebab dikarenakan ada 13 Daerah yang memiliki pasangan tunggal. Nah, bagaimana cara mendaftarkan gugatan di MK?

• Pendaftaran Bisa Online
  Untuk mempermudah pendaftaran pasangan calon kepala daerah atau kuasa hukum nya tidak perlu terburu-buru datang ke MK. Dari daerah nya masing-masing pasangan PILKADA ataupun kuasa hukumnya dapat mendaftarkan sengketa PILKADA melalui Online. Setelah mendaftar Online, maka setelah itu dapat datang ke jakarta (MK). Untuk melengkapi data-data yang di perlukan. Jangka Waktu Pendaftaran hanya Tujuh (7) hari setelah Rekapitulasi Suara oleh KPU dan perbaikan berkas hanya Empat (4) hari setelah pendaftaran. Setelah itu akan dilakukan Registrasi di dalam (BNPK). Jangka waktu penyelesaian perkara sengketa PILKADA selama 45 Hari Kerja sejak berkas lengkap.
  Setelah itu memasuki sidang pendahuluan untuk mengetahui perkara yang mana telah memenuhi syarat selisih suara dalam menggugat seperti diatur dalam pasal 158 UU Pilkada. Karena berdasarkan pengalaman kami, hal terpenting dalam pengajuan permohonan sengketa pilkada harus memiliki selisih 0,5% sampai 2 % sesuai dengan jumlah penduduk setempat dan total hasil rekapitulasi yang di tetapkan KPUD setempat sesuai dengan pasal 158 UU No. 10 tahun 2016 tentang perubahan UU Pilkada dan Peraturan MK tersebut.

Oleh : Adv. Faisal M Yusuf Nasution, S.H.
Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dan Partner di FYN Associates